Sidang Perusakkan Magrove, Terdakwa: Ada 4 Orang yang Dilaporkan, Kenapa Hanya Saya yang Diseret Kepengadilan

Padang (mediakomentar.com) Terdakwa Rusma Yul Anwar Wakil Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan, perlakuan hukuman terhadap dirinya terkait perusakkan hutan mangrove di Kawasan Mandeh tidak adil.

Karena menurutnya, kasus yang menyeret dirinya ke Pengadilan Negeri Padang ini, atas dugaan perusakkan hutan mangrove di Pessel itu, seoalah-olah hanya untuk menghukum dirinya.

Sebab diketahui, dalam laporan Bupati Hendrajoni ke Kejaksaaan agung dan KLHK. Hendrajoni melaporkan 4 orang yang melakukan pengrusakkan mangrove dan penimbunan bukit di Kawasan Mandeh.

Dari 4 orang yang dilaporkan itu, areal terdakwa Rusma Yul Anwar memiliki kerusakkan yang paling kecil atau sedikit. Akan tetapi katanya, kenapa hanya kasus dirinya yang diseret kepengadilan.

“Kanapa hanya kasus saya yang diproses sampai kepengadilan. Padahal, kerusakkan areal tempat saya yang paling sedikit dari 4 orang terlapor itu,”kata terdakwa Rusma Yul Anwar saat pembacaan Plaidoi di Pengadilan Negri Padang, Rabu (12/2/2020)

Kembali disampaikan terdakwa dalam pembacaan Plaidoi itu, saat diperiksa tidak hanya dirinya mendapatkan SPDP tetapi juga saudara Nasrul Abit sebagai Wakil Gubernur Sumbar terlampir.

Karena, Nasrul Abit juga memiliki lahan dan kedapatan adanya kegiatan perusakkan magrove di Kawasan Mandeh.

Tetapi katanya lagi, kenapa sampai saat ini, hanya dirinya yang menjadi tersangka. Bagaimana dengan saudara Nasrul Abit dan tiga orang lainnya.

“Sesuai dengan pertanyaan dari hati kecil saya sejak awal. Mungkin karena posisi saya yang paling kecil dan juga tidak punya siapa-siapa, sehingga paling gampang untuk mempidanakan saya,”ucap terdakwa

Selain itu katanya, dua orang terlapor yang dilaporkan Hendrajoni seprti, Yogan Askan dan Deny Yuhasdi, kenapa tidak juga diproses sesuai hukum yang menyeret dirinya saat ini.

Padahal kata terdakwa, Yogan Askan dan Deny Yuhasdi yang juga sebagai mantan Kapolres Pessel itu, jauh lebih luas merusak magrove dari pada areal yang dimiliki terdakwa.

“Mereka juga dilaporkan, dan dalam laporan itu, mereka yang paling luas merusak magrove. Tetapi, kenapa hanya saya yang diproses hukum sampai kepersidangan,”ucapnya lagi.

Kendati demikian katanya, tuntutan hukum yang dituntutkan kepada dirinya, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) seolah-olah ada perlakuan hukum yang berbeda dan juga dipakasakan kepada dirinya. Begitupun dengan pasal-pasal yang digunakan untuk menjeratnya.

Terlihat tuntutan tersebut terlalu dipaksakan, agar dirinya dihukum seberat-beratnya atas perusakkan mangrove di areal olo miliknya.

Tetapi, dengan demikian ungkapnya terdakwa, dirinya merasa hukuman yang dituntutkan kepada dirinya tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Sebab diketahuinya, hukum diciptakan untuk menjamin keadilan setiap masyarakat. bukannya masyarakat untuk dihukum dan hukum juga menjamin, bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum sebagaimana dijamin didalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

“Jadi, saya juga meminta jaminan hukum dan perlakuan hukum terhadap yang adil terhadap saya, sesuai apa yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1),”ujarnya terdakwa Rusma Yul Anwar.

Tinggalkan Balasan