Masyarakat Mohon Kepada Kapoldasu, Agar Galian “C” Di Desa Sena Di Hentikan

Batang Kuis, DS (mediakomentar.com) – Warga masyarakat Dusun 3 (tiga)  Desa sena, Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sangat mengeluh dengan adanya aktivitas Galian C Ilegal di lingkungan mereka yang terus beroperasi, Jum’at (27/03/2020 )

Galian C yang beroperasi diduga di lahan PTPN II terus beroperasi dengan membawa dampak buruk terhadap lingklungan dan masyarakat. Dimana menurut informasi warga sekitar galian C tersebut dikelola oleh Oknum yang berinisial “G”

“Pemilik usaha itu namanya “G”, Karena dianggap tidak ada tindakan dari aparat hukum baik dari Polsek bahkan Polreslres, Polda  dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deliserdang ibarat mati mati kutu, diduga Galian “C” itu Kebal Hukum. Padahal lahannya milik PTPN II” ungkap warga yang tidak mau menyebutkan namanya. (red), Jumat (27/03/20)

“Tanah yang di angkut Dum Truck banyak tercecer di jalan bang, jadi sepanjang jalan tampak kotor dan licin. Kasihan bagi pengguna jalan, khususnya anak-anak dan ibu-ibu yang berkendaraan melintasi jalan itu. Kalau nggak hati-hati, fatal akibatnya, kecelakaan bahkan berujung maut bang,” tambahnya lagi.

“Dengan sepenuh harapan Kami Mohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, demi menjaga keseimbangan ekosistem alam agar tidak rusak dan polusi udara serta keselamatan warga untuk menutup aktivitas dan menangkap oknum pemilik galian C ilegal yaitu Gozali(G), karena terlalu banyak dampak negatif yang disebabkan aktivitas di galian C tersebut,” harapnya.

Tak jauh dari lokasi, awak media sempat menghampiri dan mempertanyakan salah seorang warga sekitar yang juga seorang Praktisi Hukum saudara jemmy SH, beliau mengatakan

“hukum merupakan aturan yang harus di ketahui oleh segala lapisan masyarakat dan publik. Terkait Galian C ini, sudah ada pasal yang mengatur yaitu pasal 158 UU NO 4 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin usaha pertambangan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan di denda paling banyak 10 M.

Seharusnya para aparat penegak hukum jeli atas masalah ini begitu juga aparat desa tidak boleh tinggal diam karena mereka punya wewenang atas desanya, bukan itu saja dinas lingkungan hidup pun berhak untuk menuntut agar galian c ilegal tersebut ditutup, itulah harapan saya kedepannya, mengakhiri pembicaraan dengan awak media. (Nur Anidah)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: